KAYONG UTARA, SP - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Ria Norsan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, Minggu hingga Senin (20-21/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Norsan tidak hanya meninjau lokasi kebakaran, tetapi juga melihat kondisi medan, berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat, memantau dukungan logistik bagi petugas, serta mengecek kebutuhan penanganan di lapangan.

Rangkaian kegiatan itu diawali dengan peninjauan kawasan Bukit Peramas, Kabupaten Kayong Utara. Untuk menuju lokasi, Norsan menempuh perjalanan melalui jalur sungai hingga Teluk Batang, sebelum melanjutkan perjalanan melalui jalur darat.

“Kita ke Kabupaten Kayong Utara melalui sungai sampai di Teluk Batang, nanti kita lanjut dengan kendaraan darat. Kita mau melihat Bukit Peramas yang terbakar, lalu juga melihat situasi dan kondisi di sana, apa yang menjadi masalah sampai api padamnya lama,” kata Norsan, Minggu (20/9/2026).

Menurut Norsan, peninjauan langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lokasi kebakaran. Sebab, penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan personel dan peralatan pemadam, tetapi juga dipengaruhi kondisi medan, akses menuju lokasi, sumber air, hingga karakteristik lahan yang terbakar.

Karena itu, berbagai kendala yang ditemui petugas di lapangan perlu diidentifikasi agar langkah penanganan berikutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi.

Norsan ingin mengetahui secara langsung mengapa api di kawasan Bukit Peramas belum dapat dipadamkan dengan cepat. Dari peninjauan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh bahan evaluasi untuk memperkuat pemadaman, baik melalui operasi darat maupun dukungan udara.

 Pantau Kondisi Bukit Peramas

Bukit Peramas menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla di Kayong Utara. Kondisi kebakaran di wilayah tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan secara intensif.

Norsan menilai pemerintah perlu hadir langsung di lokasi untuk melihat bagaimana petugas bekerja dan seperti apa medan yang dihadapi.

Peninjauan lapangan juga menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, petugas pemadam, relawan, serta unsur masyarakat yang ikut membantu penanganan karhutla.

Sebelumnya, penanganan karhutla di Kayong Utara juga diperkuat dengan operasi udara. Dukungan water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman di sejumlah kawasan yang sulit ditangani hanya dengan operasi darat, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kecamatan Sukadana.

Operasi udara menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap petugas di darat, khususnya ketika titik kebakaran berada di lokasi yang sulit dijangkau atau membutuhkan penanganan tambahan.

Namun, pemadaman dari udara tetap berjalan beriringan dengan upaya pemadaman dan pengendalian api dari darat. Koordinasi antarunsur menjadi penting untuk memastikan penanganan di setiap lokasi berjalan sesuai kondisi aktual.

 Bergerak ke Ketapang

Usai memantau kondisi karhutla di Kayong Utara, Norsan melanjutkan agenda pemantauan ke Kabupaten Ketapang.

Di daerah tersebut, gubernur dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak karhutla, termasuk kawasan hutan lindung yang terbakar serta wilayah Pelang.

“Lalu kita akan melanjutkan ke Kabupaten Ketapang. Kita akan melihat ada daerah hutan lindung yang terbakar, lalu daerah Pelang,” kata Norsan.

Kunjungan ke Ketapang dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kebakaran sekaligus mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi petugas dalam proses pemadaman.

“Kemudian kita lihat situasi dan kondisinya dan juga kendala apa sehingga api masih tebal di sini,” ujarnya.

Bagi Pemprov Kalbar, peninjauan lapangan menjadi salah satu cara untuk memastikan kebijakan penanganan karhutla tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lokasi.

Dengan melihat langsung medan, pemerintah dapat menginventarisasi kebutuhan petugas, termasuk dukungan peralatan, personel, logistik maupun langkah pemadaman yang diperlukan.

Norsan berharap kunjungan tersebut sekaligus memperkuat komunikasi antara Pemprov Kalbar dengan pemerintah kabupaten.

“Mudah-mudahan dengan kita ke sana bisa berkomunikasi dengan Pemda Kayong Utara dan Ketapang untuk bersama-sama kita mengatasi karhutla ini,” katanya.

Menurut Norsan, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan kebakaran berada di wilayah administratif kabupaten dan melibatkan banyak unsur di lapangan.

 Dapur Umum Jadi Dukungan bagi Petugas

Selain memantau titik kebakaran, Norsan bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Hj. Erlina Ria Norsan, juga menyempatkan diri melihat langsung operasional dapur umum di Teluk Batang, Kayong Utara.

Dapur umum tersebut didirikan secara gotong royong oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap petugas, relawan, dan masyarakat yang terdampak maupun terlibat dalam penanganan karhutla.

Norsan mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, keberadaan dapur umum menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Jadi ibu-ibu ini mempunyai inisiatif sendiri, melihat petugas, kemudian masyarakat yang terdampak Karhutla ini, maka mereka mendirikan dapur umum ini. Dan itu dari masyarakat, memberikan bantuan, mereka olah, kemudian juga untuk masyarakat lagi,” kata Norsan.

Menurutnya, dukungan makanan dan minuman menjadi kebutuhan penting bagi personel yang bekerja berjam-jam di lapangan.

Selain makanan, dukungan berupa suplemen kesehatan juga dibutuhkan untuk membantu menjaga kondisi fisik petugas dan relawan.

“Saya kira hal seperti ini dinilai sangat baik untuk menjaga stamina, kesehatan, dan ketahanan fisik para personel di lapangan,” ujarnya.

 Pemprov Siapkan 100 Paket Sembako

Erlina Ria Norsan turut memberikan apresiasi kepada TP PKK Kabupaten Kayong Utara, kaum ibu, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penyediaan dapur umum.

Menurut Erlina, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan situasi darurat, terutama ketika petugas dan relawan membutuhkan dukungan logistik selama berada di lokasi kebakaran.

Sebagai dukungan lanjutan, Pemprov Kalbar akan menyalurkan 100 paket sembako untuk mendukung kebutuhan dapur umum dan masyarakat.

Pemprov Kalbar juga menyiapkan bantuan keuangan untuk mendukung operasional penanganan kondisi darurat.

“Nantinya kami juga akan memberikan bantuan sembako sebanyak 100 paket untuk mendukung kebutuhan dapur umum dan masyarakat, serta bantuan keuangan untuk mendukung operasional penanganan darurat,” ujar Erlina.

Tidak hanya bantuan langsung, Pemprov Kalbar juga berencana menghadirkan paket sembako murah melalui operasi pasar.

Langkah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di tengah kondisi kemarau.

 Pasokan Air Bersih Jadi Perhatian

Kondisi musim kering tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi masyarakat.

Karena itu, Pemprov Kalbar juga akan mengupayakan penyediaan pasokan air bersih, khususnya di sekitar wilayah Desa Teluk Melano.

Kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian di tengah kondisi karhutla dan musim kering.

Pemerintah berharap dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman kebakaran.

Erlina menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TP PKK, relawan dan masyarakat.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, Tim Penggerak PKK, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan penanganan Karhutla di Kabupaten Kayong Utara dapat segera dituntaskan dan situasi kembali kondusif,” pungkasnya.

 Perusahaan yang Terbukti Melanggar Diproses

Pada Senin (21/9/2026), Norsan kembali berada di Kabupaten Kayong Utara untuk menghadiri Sosialisasi dan Penyuluhan Masyarakat Peduli Api (MPA) di 10 desa Kecamatan Sukadana.

Dalam kesempatan tersebut, Norsan menyoroti pentingnya pencegahan kebakaran sekaligus penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan bukti kebakaran terjadi di wilayah konsesi perusahaan dan terdapat unsur pelanggaran.

Norsan meminta pemerintah kabupaten terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap perusahaan. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, aparat kepolisian diminta menjalankan proses hukum sesuai ketentuan.

“Yang sifatnya korporasi atau perusahaan nanti Pak Bupati bisa panggil dan diberikan pengarahan. Kalau seandainya perusahaan yang terbakar besar dan ini bisa kita buktikan di lapangan, nah tak usah tanggung-tanggung, tak usah takut-takut. Pak Kapolres bertindak, jalankan proses hukum,” tegas Norsan.

Ia mengatakan proses hukum diperlukan apabila terdapat bukti yang cukup mengenai pelanggaran.

“Supaya ada efek jera pada perusahaan tersebut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penekanan Norsan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah api muncul. Pencegahan, pengawasan terhadap wilayah rawan, hingga penindakan terhadap pelanggaran juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko kebakaran.

 Ketapang dan Kayong Utara Masih Jadi Perhatian

Norsan menyebut Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara sebagai wilayah yang masih menghadapi titik api cukup besar.

Selain kedua daerah tersebut, ia juga menyebut terdapat 13 titik api yang muncul di Kabupaten Melawi pada Senin.

Situasi tersebut membuat penanganan karhutla masih menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Untuk mendukung penanganan di berbagai wilayah, Norsan menyebut sekitar 15 ribu personel dan relawan telah dikerahkan di Kalimantan Barat.

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana, Masyarakat Peduli Api hingga relawan dari sejumlah organisasi.

“Sekarang ada 15 ribu relawan yang tersebar di Kalimantan Barat yang berjibaku memadamkan api,” ungkapnya.

Jumlah personel tersebut dikerahkan untuk memperkuat pemadaman sekaligus melakukan pencegahan agar api tidak meluas.

Operasi darat tetap menjadi bagian utama penanganan, sementara dukungan udara melalui water bombing digunakan pada lokasi-lokasi tertentu yang membutuhkan bantuan tambahan.

Masyarakat Peduli Api Didorong Aktif

Dalam sosialisasi Masyarakat Peduli Api, Norsan juga mendorong masyarakat agar semakin aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran di tingkat desa.

Keberadaan MPA dinilai penting karena masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan wilayah rawan kebakaran.

Deteksi dini dapat membantu mempercepat pelaporan ketika muncul titik api sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Pemerintah juga mendorong koordinasi antara MPA dengan aparat desa, pemerintah daerah, petugas pemadam, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya.

Dengan demikian, informasi mengenai titik kebakaran dapat segera diteruskan dan penanganan dapat dilakukan secara bersama-sama.

 Karhutla Perlu Ditangani dari Hulu hingga Hilir

Rangkaian kunjungan Norsan di Kayong Utara dan Ketapang menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui sejumlah pendekatan.

Di lapangan, pemerintah memantau proses pemadaman dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas. Dukungan operasi udara juga dilakukan untuk membantu pemadaman di lokasi tertentu.

Pada sisi lain, pemerintah memperhatikan kebutuhan petugas dan masyarakat melalui dukungan dapur umum, bantuan sembako, bantuan operasional, serta rencana penyediaan air bersih.

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui pelibatan Masyarakat Peduli Api di tingkat desa.

Sementara apabila ditemukan dugaan pelanggaran, khususnya pada wilayah konsesi perusahaan, Norsan meminta agar proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Norsan menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah provinsi dan kabupaten, aparat keamanan, perusahaan, petugas pemadam, relawan, Masyarakat Peduli Api dan masyarakat umum memiliki peran masing-masing dalam mencegah serta menangani kebakaran.

Melalui pemantauan langsung di Kayong Utara hingga agenda lanjutan di Ketapang, Pemprov Kalbar berupaya memetakan kondisi lapangan secara lebih rinci, termasuk medan, akses, sumber air, kebutuhan personel, dukungan logistik serta kendala teknis pemadaman.

Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan koordinasi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan berikutnya, terutama pada wilayah yang masih menghadapi kebakaran dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan masyarakat, pemadaman darat dan udara, serta penegakan aturan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, penanganan karhutla di Kayong Utara, Ketapang dan wilayah Kalimantan Barat lainnya terus diarahkan agar kebakaran tidak meluas dan kondisi masyarakat dapat kembali aman. (tim)